SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA CHINA, TUGAS SOFTSKILL

TUGAS MAKALAH SOFTSKILL AKUNTANSI INTERNASIONAL
SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA CHINA




Disusun Oleh :
Achmad Bahtiar 24209616
Diah Ratna Puri 25209986
I Gusti Agung Adi 24209908
Johannes Butar-Butar 25209619
Muhammad Eirsyah 25209236
Tiara Nurmagupitasari 22209942

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
2013


PENDAHULUAN

Mengenal Sistem Akuntansi China
RRC adalah negara yang menganut paham komunis, oleh karena itu pemerintah, melalui hukum yang ditetapkan oleh Kongres Rakyat Nasional, adalah pengaruh utama dari akuntansi dan auditing. Meskipun sejarah akuntansi di Cina bisa dilacak 2000 tahun yang lalu, pada awal tahun 1900 sistem pembukuan ganda dikenalkan,. Kemudian pada tahun 1940, sistem akuntansi berorientasi barat dilaksanaka pada perusahaan besar dan pelajaran akuntansi di tingkat universitas pun meningkat dipengaruhi oleh UK dan AS. Tetapi RRC pada tahun 1949 berubah drastis dengan pengenalan sistem akuntansi Uni Soviet dan tekanan atas keseragaman dan kontrol terpusat untuk tujuan rencana nasional. Sejak 1978, pendekatan ini telah dimodifikasi mengikuti kebijakan "pintu terbuka" ke dunia luar dan program ambisius Cina untuk meodernisasi. Dengan mereformasi ekonomi yang menuju ke arah orientasi ekonomi telah mendatangkan beberapa reformasi akuntansi. Hukum akuntansi RRC diadopsi pada tahun 1985 dan direvisi pada 1993 dan lagi 1999, ditetapkan prinsip umum yang peduli tentang peran dan lingkungan akuntansi, dan didukung oleh MOF untuk mengeluarkan standar akuntansi.


A. SISTEM AKUNTANSI REPUBLIK RAKYAT CINA (CINA)
Sejarah akuntansi Cina berawal pada tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu,di mana akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan. Pada tahun 1949, Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet sehingga sistem akuntansinya seragam berisi seluruh aturan akuntansi yang mencakup semua hal yang wajib diikuti oleh perusahaan milik Negara diseluruh Negara Cina. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Pelaporan keuangan menekankan neraca dan akuntansi menekankan perhitungan secara kuantitasdan perbandingan biaya dan kuantitas. Meskipun demikian, peranannya dalam pengambilan keputusan masih berada di bawah wewenang pusat.
Perekonomian Cina saat ini disebut juga perekonomian hybrid, di mana Negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara sector komersial dan swasta diatur oleh system berorientasi pasar. Hukum akuntansi yang diamandemen pada tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalahyang memerlukan prosedur akuntansi. Dewan Negara juga telah mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bagi perusahaan (FARR-Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises). Pada tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkanStandar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis (Accounting Standards for BusinessEnterprises-ASBE ) yang berupaya mengharmonisasikan praktek domesti dan mengharmonisasikan praktek di Cina dengan praktek di Internasional.
Mengapa Produk China Lebih Murah?
Seberapa murah produk China dibanding produk Indonesia? Ketua APGAI (Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia) Poppy Dharsono mengatakan harga produk China 56 persen lebih murah.
Poppy mengatakan murahnya produk China karena didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang mapan. Utamanya dari segi pembiayaan perbankan misalnya, pengusaha di China bisa mendapatkan kredit dengan bunga hanya 3 persen per tahun, kondisinya berbanding terbalik dengan Indonesia.
"Kami pengusaha menengah besar dengan negosiasi bisa mendapat kredit 12 persen, sementara yang menengah kecil 15 persen. Saya juga tidak tahu, mengapa justru semakin kecil usahanya bukan dibantu malah mendapat bunga kredit lebih besar," kata Poppy usai diskusi di Gedung DPD RI, Jumat 8 Januari 2009.
Selain itu yang membuat harga produk China lebih murah adalah, fasilitas dan infastruktur yang sudah memadai. "Jalan mulus," katanya. Berbeda dengan Indonesia, biaya operasional jalan ini menjadi salah satu beban mahal, tak hanya itu keluhan BBM yang mahal, serta listrik yang 'byar-pet' juga menjadi fenomena sendiri.
Dari sisi produktifitas, kata Poppy, satu produk di Indonesia juga membutuhkan 3 tenaga kerja dibanding China.
Tak heran pelaksanaan FTA menghantui Poppy terhadap keberadaan UKM. Pasalnya data harga produk China 56 persen lebih murah itu di dapat tiga tahun lalu.
Bagaimana upah buruh di China?
Undang-undang Perburuhan China sendiri pertama kali mulai muncul sejak tahun 1995 yang memuat berbagai poin seperti: kontrak buruh dan kontrak bersama; jam kerja, istirahat dan liburan; upah; keselamatan kerja dan kesehatan; perlindungan khusus untuk wanita dan anak muda; pelatihan keterampilan; asuransi sosial dan kesejahteraan; persoalan buruh, supervisi dan inspeksi; serta tanggung jawab legal.


B. Masalah yang paling sering dikecam adalah rendahnya upah buruh di China.
Pasal 39 UU Perburuhan China menyatakan bahwa jam kerja buruh adalah 8 jam per hari, 44 jam per minggu dengan waktu lembur maksimum 36 jam per bulan. Dalam pasal 49, upah minimum dipatok hanya untuk menutupi kebutuhan dasar para buruh dan keluarganya, bukan untuk kebutuhan lainnya. Meski demikian, upah, jumlah jam kerja, keuntungan, kompensasi lembur, dan bonus sudah termasuk dalam upah yang dibayarkan melalui perhitungan yang rumit.
Saking rumitnya, para buruh hampir tidak mampu menjelaskan bagaimana para pimpinan perusahaan menghitung dan mempersiapkan upah mereka. Permasalahan semakin meluas ketika upah minimum ditetapkan dalam jumlah yang berbeda-beda di tiap wilayah. UU terkait jam kerja (termasuk jam lembur) juga dapat dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai cara.
Salah satu alasan penting di balik rendahnya upah buruh di China adalah mandulnya Serikat Buruh. Sebelum reformasi ekonomi dilaksanakan di China, Partai Komunis China memegang kendali serikat buruh di China yang hanya boleh tergabung dalam satu wadah bernama ACFTU (All-China Federation of Trade Unions).
Setelah reformasi ekonomi, serikat buruh tidak lagi di bawah kontrol partai tetapi di bawah manajer. Ketua serikat buruh bahkan direkomendasikan atau diangkat oleh manajer. Struktur ini menyebabkan buruh berada di bawah kontrol pemilik modal dan memiliki posisi yang lemah. Artinya, dalam situasi konflik antara buruh dan manajer, pemilik modal akan cenderung mengalahkan buruh dan serikat buruh. Ketua serikat buruh juga akan berpihak kepada pemilik modal yang mengangkatnya (I Wibowo. 2004. Belajar dari China: Kompas hlm 195).
Lemahnya posisi serikat buruh membuat para buruh China terpaksa menerima berbagai kondisi ketidakadilan dalam berbagai hal. Terkait jam kerja, para buruh dipondokkan di asrama-asrama dan dipaksa bekerja selama 12 hingga 18 jam setiap hari. Jika buruh mengambil cuti di luar persetujuan perusahaan, buruh tersebut akan didenda dengan biaya tinggi. Dalam beberapa kasus, para buruh diikat dan dirantai untuk mencegah mereka melarikan diri.
Meski masih tergolong murah (rata-rata 0,81 dollar AS per jam), tingkat upah buruh China kini lebih tinggi daripada buruh Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Sebagai perbandingan, rata-rata upah buruh Vietnam hanya mencapai sepertiga rata-rata upah buruh China. Tapi pemerintah Vietnam pun berbenah menaikkan upah buruhnya.
Upah minimum buruh tekstil di Vietnam kini mencapai 84 dollar AS per bulan (The Economist – 2 September 2010). Tak besar memang, tapi komitmen pemerintah Vietnam (yang berbasis partai komunis) patut diperhatikan.
Akuntansi di CIna memiliki sejarah yang panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri pada masa Dinasti Xia (tahun 2000-1500 SM). Konfusius muda (551-479 SM) dulunya pernah menjadi seorang manager gudang dan tulisannya menyebutkan bahwa pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya yaitu membuat catatan penerimaan dan pengeluaran setiap harinya.
Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian RRC pada tahun 1949. Cina menerapkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Tujuan akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan Negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Ciri utamanya adalah orientasi manajemen dana, yang mana dana diartikan sebagai properti,barang dan material yang digunakan selama proses produksi. Pelaporan keuangan menekankan Neraca, yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana dan kurang menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. Akuntansi menekankan perhitungan secara kuantitas dan perbandingan biaya dan kuantitas.
Perekonomian Cina disebut sebagai perekonomian hibrid (campuran), dimana Negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara industri lain serta sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem yang berorientasi pada pasar. Reformasi ekonomi yang dilakukan akhir-akhir ini mencakup privatisasi termasuk pengalihan perusahaan milik Negara menjadi perusahaan perseroan yagn mengeluarkan saham. Aturan akuntansi yang baru telah dikembangkan bagi perusahaan-perusahaan yang baru diprivatisasikan dan perusahaan-perusahaan independent dengan kewajiban terbatas, serta badan usaha milik asing seperti perusahaan patungan. Peranan pemerintah telah mengubah dari mengelola baik makro maupun mikro ekonomi menjadi hanya mengelola tingkat makro saja.

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Hukum akuntansi diamandemen pada tahun 2000 yang mencakup seluruh perusahaan dan organisasi termasuk yang tidak dimiliki dan tidak dikendalikan oleh Negara. Hukum tersebut menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalah yang memerlukan prsedur akuntansi. Dewan Negara telah mengeluarakan aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bagi perusahaan ( Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises-FARR). FARR ini berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan, pelaporan praktik dan masalah akuntansi keuangan dan pelaporan lainnya. Kementrian Keuangan yang diawasi oleh Dewan Negara merumuskan standar akuntansi dan auditing, selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas yang mempengaruhi perekonomian. Secara umum aktivitas ini mencakup perumusan strategi ekonomi jangka panjang dan penetapan priotas atas alokasi dana pemerintahan. Secara khusus, tanggung jawab kementrian adalah :
1. Merumuskan dan menegakkan kebijakan yang terkait dengan ekonomi, pajak, dan keuangan lainnya.
2. Menyusun anggaran Negara dan laporan fiskal tahunan.
3. Mengelola pendapatan dan pengeluaran Negara.
4. Mengembangkan manajemen keuangan dan sistem perpajakan.
Pada tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkan Standar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis ( Accounting Standar for Business Enterprises – ASBE ), suatu kerangka dasar konseptual yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar akuntansi yang baru. Efektif per tanggal 1 Juli 1993, ASBE merupakan sebuah peristiwa besar dalam upaya Cina untuk menuju sebuah perekonomian pasar. Motif untuk menerbitkan ASBE adalah untuk menghamornisasikan praktik akuntansi domestik. Terlebih lagi praktik yang ada tidak sama dengan praktik internasional dan tidak sesuai untuk perekonomian yang berorientasi pasar. Melakukan harmonisasi akuntansi di Cina dengan praktik internasional bertujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan komunikasi dengan investor asing dan mencoba memenuhi kebutuhan reformasi ekonomi yang sedang dijalankan.
ASBE yang baru diterbitkan pada tahun 2001. Sebelum tahun 2005, seluruh perusahaan milik Negara akan diwajibkan untuk mengadopsi ASBE dan selanjutnya akan diperluas kepada seluruh perusahaan berukuran menengah dan besar. ASBE terdiri dari sejumlah bab yang meliputi prinsip-prinsip dasar, elemen-elemen laporan keuangan, prinsip pengakuan, dan ketentuan mengenai pelaporan dan pengungkapan keuangan.
Komite Standar Akuntansi Cina (China Accounting Standards Committee--CASC) didirikan pada tahun 1998 sebagai badan berwenang dibawah Kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Proses penetapan standar ini mencakup pembagian tugas melakukan penelitian kepada sejumlah gugus tugas, penerbitan draft eksposur dan dengar pendapat umum. CASC telah menerbitkan standar akuntansi terhadap masalah-masalah seperti laporan arus kas, restrukturisasi utang, pendapatan, transaksi nonmoneter, kontinjensi dan sewa guna usaha.
Berikut ini sistem akuntansi di Cina untuk perusahaan bisnis ( yang menjelaskan ringkasan isi dari ASBE ) :
- Prinsip Dasar : kelangsungan usaha, substansi mengungguli bentuk, konsistensi, ketepatan waktu, dapat dipahami, dasar akrual, penyadingan, kehati-hatian, materialitas, dan penurunan nilai.
- Definisi Elemen : aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, dan laba.
- Klasifikasi dan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran : aktiva, kewajiban dan ekuitas.
- Prinsip untuk pengakuan pendapatan dan beban dan klasifikasinya.
- Isi laporan keuangan dan akuntansi.
Komisi Pengatur Pasar Modal CIna (China Securities Regulatory Commission – CSRC) mengatur dua bursa efek di Cina dan menetapkan panduan pengaturan, merumuskan dan menegakkan peraturan pasar dan menyetujui penawaran saham perdana dan saham baru. CSRC juga menerbitkan ketentuan pengungkapan tambahan untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak tercatat. Jadi ketentuan pengungkapan yang sahamnya tercatat ditetapkan oleh dua badan pemerintah yaitu Kementrian Keuangan dan CSRC.
Cina memiliki dua organisasi akuntansi professional yaitu Institut Akuntan Publik Bersertifikat ( CICPA ) yang mengatur audit perusahaan swasta dan Asosiasi Auditor Publik Bersertifikat (CACPA) yang bertanggung jawab atas audit perusahaan milik Negara. CICPA menetapkan ketentuan untuk menjadi seorang CPA, menyelenggarakan ujian CPA, mengembangkan standar auditing dan bertanggung jawab atas kode etik professional. Dengan pengecualian bahwa CICPA melaporkan tugasnya kepada lembaga pemerintah regulasi praktik akuntansi akuntansi publik di Cina dapat dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat.

Pelaporan Keuangan.
Periode akuntansi diwajibkan untuk sama dengan tahun kalender. Laporan keuangan terdiri dari :
· Neraca
· Laporan Laba Rugi
· Laporan arus kas
· Catatan atas laporan keuangan
· Penjelasan kondisi keuangan
Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva,perubahan struktur permodalan dan penyisihan laba. Perusahaan yang sahamnya tercatat harus mengungkapkan informasi segmen yang konsisten dengan standar internasional. Catatan mencakup pernyataan mengenai kebijakan akuntansi. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan, bersifat komparatif, dalam bahasa Cina dan dinyatakan dalam mata uang Cina, Renminbi. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh seorang CPA Cina. Neraca, Laporan Laba Rugi dan Catatan Laporan setiap kuartal harus dibuat oleh perusahaan yang sahamnya tercatat. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat yang mengeluarkan saham-saham untuk investor asing harus menempatkan laporan keuangannya dalam bahasa Inggris dan Cina.

Pengukuran Akuntansi
Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran akuntansi antara lain:
1. Metode pembelian wajib digunakan untuk mencatat penggabungan usaha dan goodwill harus dihapus bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun.
2. Metode Ekuitas digunakan apabila kepemilikan terhadap perusahaan lain melebihi 20 %. Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan.
3. Akun-akun anak perusahaan dikonsolidasikan apabila kepemilikan melebihi 50 % dan atau terdapat kekuatan untuk mengendalikan. Untuk anak perusahaan luar negeri, neraca ditranslasikan berdasarkan kurs nilai tukar akhir tahun, laporan rugi laba ditranslasikan pada kurs nilai tukar rata-rata sepanjang tahun, dan setiap perbedaan translasi disajikan sebagai cadangan dalam ekuitas.
4. Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud dan didepresiasikan selama perkiraan masa manfaat, umumnya dengan metode garis lurus.
5. Aktiva tidak berwujud yang dibeli dicatat berdasarkan harga perolehanya dan diamortisasi selama periode manfaat yang tidak lebih dari 10 tahun.
6. Revaluasi tidak diperbolehkan kecuali terjadi perubahan kepemilikan, seperti saat sebuah perusahaan milik Negara diprivatisasikan. Perusahaan penilai aktiva yang bersertifikat atau kantor akuntan publik menentukan penilaiannya.
7. FIFO, Rata-rata, dan LIFO merupakan metode penentuan biaya (persediaan) yang diperbolehkan, dan nilai persediaan diturunkan karena penurunan harga dan keusangan.
8. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan langsung.
9. Sewa guna usaha pembiayaan dikapitalisasikan.

Tiga metode pajak tangguhan yang diberlakukan :
a. Metode arus langsung (flow-through), dimana tidak terdapat pajak tangguhan.
b. Metode Penangguhan, dimana pajak tangguhan tidak disesuaikan terhadap perubahan tarif pajak yang selanjutnya.
c. Metode kewajiban, dimana pajak tangguhan disesuaikan terhadap perubahan tarif pajak selanjutnya.
d. Kewajiban kontinjensi dapat diakui apabila mungkin terjadi dan estimasi yang handal terhadap jumlahnya dapat dibuat.


PENUTUP
Republik Cina mengalami perubahan dari perekonomian terencana secara terpusat menjadi perekonomian yang lebih berorientasi pasar. Sekarang ini, Republik cina sedang mengambil jalan tengah dengan bergerak menuju ekonomi pasar sosialis, yaitu perekonomian terpusat dengan adaptasi pasar. Cina juga merupakan salah satu begara yang berpenduduk terbanyak di dunia, sehingga perkembangan akuntansinya merupakan bagian yang penting dari perubahan struktural yang terjadi di perekonomian Cina. Di Republik Cina, standar akuntansinya didasarkan pada IAS/IFRS karena cina berharap dapat melakukan komunikasi dengan lebih baik kepada investor asing yang sangat penting bagi rencana pembagunan ekonominya.